CORONGKENDARI.COM — Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) melalui Ketua Komisi Politik dan Kebijakan Publik, Indra Dapa Saranani, melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang, maladministrasi, dan pembiaran administratif dalam sengketa tapal batas Kecamatan Pondidaha dan Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra).
Laporan tersebut meminta aparat penegak hukum menelusuri persoalan penetapan batas wilayah yang menurut pelapor telah berlangsung sejak 2009 hingga 2026. Persoalan ini dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan kepastian administrasi pemerintahan, hak masyarakat atas tanah ulayat, serta aktivitas pertambangan di wilayah yang disengketakan.
Indra menyebut, persoalan tapal batas tersebut perlu ditelusuri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2005 dan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 549 Tahun 2008. Menurut dokumen yang dirujuk pihak pelapor, Sungai Tukambopo ditetapkan sebagai batas alam antara kedua kecamatan.
PB HMI MPO meminta Kejati Sultra memeriksa Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe bersama instansi terkait untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran kewenangan, pengabaian kewajiban administratif, atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan ketentuan mengenai batas wilayah tersebut.
“Kami telah melaporkan persoalan ini ke Kejati Sultra. Kami meminta laporan tersebut ditindaklanjuti secara profesional, termasuk memeriksa tanggung jawab Sekda Kabupaten Konawe, memverifikasi dasar hukum tapal batas, serta mengaudit dokumen koordinat dan perizinan pertambangan di wilayah sengketa,” tegas Indra.
Soroti Dugaan Pembiaran Administratif Selama 17 Tahun
Indra menilai, berlarut-larutnya persoalan tapal batas tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Ia meminta aparat penegak hukum mendalami apakah kondisi tersebut disebabkan kendala administratif, kelalaian, atau tindakan yang mengandung unsur kesengajaan.
Menurutnya, dugaan pembiaran selama hampir 17 tahun tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan resmi dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Namun, dugaan kesengajaan maupun penyalahgunaan wewenang tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, keterangan para pihak, dan bukti lain yang relevan.
PB HMI MPO juga meminta Kejati Sultra menelusuri tindak lanjut berbagai pembahasan yang sebelumnya disebut telah dilakukan melalui forum resmi, termasuk rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD dan pembahasan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Konawe.
Indra mempertanyakan apakah hasil pembahasan dan kesepakatan yang dimaksud telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Ia menilai, kejelasan mengenai status dan pelaksanaan kesepakatan tersebut penting untuk mencegah ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.
Dugaan Tumpang Tindih Wilayah Pertambangan dan Tanah Ulayat
Selain aspek administrasi pemerintahan, PB HMI MPO menyoroti dugaan tumpang tindih penetapan wilayah administrasi dengan lokasi kegiatan dan perizinan pertambangan.
Indra menyebut, terdapat klaim mengenai sekitar 2.700 hektare wilayah yang berkaitan dengan tanah ulayat masyarakat Pondidaha. Menurutnya, status wilayah tersebut perlu diverifikasi untuk memastikan kesesuaian antara batas administratif, data pertanahan, peta tata ruang, serta dokumen perizinan usaha pertambangan.
Ia menduga ketidakjelasan batas wilayah berpotensi menimbulkan persoalan dalam penempatan koordinat dan administrasi perizinan perusahaan. Karena itu, PB HMI MPO meminta aparat menelusuri apakah terdapat ketidaksesuaian data atau tindakan yang menguntungkan pihak tertentu dalam proses administrasi tersebut.
“Seluruh dokumen harus diperiksa secara menyeluruh, mulai dari dasar penetapan batas wilayah, koordinat, dokumen tata ruang, hingga perizinan pertambangan. Jangan sampai ketidakjelasan administrasi justru merugikan masyarakat yang memiliki hak atas wilayah tersebut,” menjadi penekanan tuntutan yang disampaikan pihak pelapor.
PB HMI MPO juga menilai, apabila ditemukan ketidaksesuaian administrasi yang berdampak pada pengelolaan sumber daya alam dan penerimaan daerah, pemerintah harus menjelaskan potensi kerugian serta pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai hasil pemeriksaan.
Minta Dugaan Kerugian Rp300 Miliar Ditelusuri
Dalam laporannya, PB HMI MPO turut menyoroti angka potensi kerugian masyarakat yang disebut mencapai Rp300 miliar akibat persoalan wilayah dan aktivitas pertambangan.
Angka tersebut menjadi salah satu poin yang diminta untuk ditelusuri lebih lanjut. Besaran kerugian, pihak yang mengalami kerugian, periode perhitungan, serta metode penilaian perlu diperjelas melalui data dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Indra meminta Kejati Sultra tidak hanya memeriksa aspek administrasi batas wilayah, tetapi juga mendalami kemungkinan adanya dampak ekonomi terhadap masyarakat, potensi kerugian pendapatan asli daerah (PAD), serta dugaan pelanggaran hukum dalam proses penerbitan atau pelaksanaan perizinan pertambangan.
Ia menegaskan bahwa setiap dugaan penyimpangan harus diperiksa berdasarkan bukti, bukan sekadar asumsi. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, aparat diminta menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dorong Penegakan Hukum dan Kepastian Hak Masyarakat
PB HMI MPO meminta Kejati Sultra mendalami kemungkinan penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang hasil penyelidikan dan penyidikan menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut.
Indra menegaskan, laporan tersebut merupakan upaya mendorong pemeriksaan yang transparan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di wilayah sengketa.
Menurutnya, penyelesaian tapal batas tidak boleh hanya berhenti pada pembahasan administratif, tetapi harus disertai kejelasan dokumen, penegasan koordinat yang sah, serta perlindungan terhadap hak masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PB HMI MPO berharap Kejati Sultra menindaklanjuti laporan tersebut secara objektif dan profesional. Organisasi itu juga meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai dasar hukum tapal batas Pondidaha dan Amonggedo serta langkah konkret yang telah dan akan dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
