CORONGKENDARI.COM — Perselisihan hubungan industrial antara Syakir Andi Abbas dan PT Billy Indonesia kembali menjadi sorotan. Pasalnya, pihak perusahaan disebut kembali tidak menghadiri panggilan mediasi untuk kedua kalinya yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Kendari.
Perselisihan tersebut berkaitan dengan hak-hak ketenagakerjaan Syakir Andi Abbas yang diketahui telah bekerja selama kurang lebih 12 tahun di PT Billy Indonesia. Namun, dalam persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipermasalahkan, Syakir disebut belum menerima pesangon sebagaimana hak yang dipersoalkan.
Ketidakhadiran perusahaan dalam dua kali panggilan mediasi tersebut mendapat perhatian dari Hendra Jaya, perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Macan Rakyat Indonesia (LBH MRI).
Hendra menilai sikap perusahaan yang kembali tidak menghadiri proses mediasi menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap kewenangan pemerintah, khususnya Disnaker Kota Kendari yang telah berupaya memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pihak perusahaan.
“Disnaker Kota Kendari telah menjalankan kewenangannya dengan memfasilitasi proses mediasi untuk mencari solusi atas persoalan hubungan industrial ini. Namun, sangat disayangkan pihak perusahaan justru tidak menghadiri panggilan untuk kedua kalinya,” tegas Hendra Jaya.
Menurutnya, proses mediasi merupakan ruang resmi yang seharusnya dimanfaatkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara terbuka dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia juga menegaskan bahwa masa kerja Syakir Andi Abbas selama kurang lebih 12 tahun tidak boleh diabaikan begitu saja. Hak-hak pekerja harus mendapatkan perhatian dan kepastian hukum, termasuk persoalan kompensasi atau pesangon apabila memang memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai pekerja yang sudah mengabdikan dirinya selama 12 tahun justru kehilangan hak-haknya. Perusahaan harus menunjukkan itikad baik dan bertanggung jawab menyelesaikan persoalan ini,” lanjutnya
Hendra Jaya selaku Perwakilan LBH MRI Sebut Perusahaan Kurang Kooperatif
LBH MRI berharap Disnaker Kota Kendari dapat mengambil langkah sesuai kewenangan dan mekanisme hukum ketenagakerjaan apabila upaya mediasi tidak menemukan titik temu akibat ketidakhadiran pihak perusahaan.
Hendra juga meminta agar persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut, mengingat penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak pekerja.
“Persoalan ini bukan semata-mata tentang Syakir Andi Abbas, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hak-hak pekerja dan kepatuhan perusahaan terhadap mekanisme hukum yang berlaku,” tutupnya.
