CORONGKENDARI.COM — Upaya memperjuangkan hak-hak pekerja dalam perselisihan hubungan industrial terus berlanjut. Proses mediasi yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) belum dapat terlaksana secara optimal menyusul ketidakhadiran pihak perusahaan dalam panggilan mediasi yang telah dijadwalkan.
Lembaga Bantuan Hukum Macan Rakyat Indonesia (LBH MRI) bersama tim paralegal hadir untuk mengawal proses penyelesaian perselisihan tersebut sekaligus memastikan hak-hak pekerja tetap mendapatkan perlindungan hukum.
Ketua LBH MRI, Ansar, S.H., C.Pt., menegaskan bahwa ketidakhadiran perusahaan dalam proses mediasi tidak boleh menjadi alasan terhentinya perjuangan pekerja dalam memperoleh hak-haknya.
Menurut Ansar, perusahaan seharusnya menunjukkan itikad baik dan sikap kooperatif dengan memenuhi panggilan resmi Disnaker. Sebab, mekanisme mediasi merupakan salah satu instrumen penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
“Mediasi merupakan ruang untuk mencari penyelesaian secara adil melalui dialog dan musyawarah. Karena itu, setiap pihak seharusnya menghormati proses yang sedang berjalan dan menunjukkan tanggung jawabnya,” tegas Ansar.
Dengan belum terlaksananya proses mediasi akibat ketidakhadiran perusahaan, penyelesaian perselisihan tersebut kini diarahkan pada pemanggilan ketiga oleh Disnaker.
LBH MRI berharap Disnaker dapat menjalankan kewenangannya secara profesional dan maksimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila perusahaan kembali tidak memenuhi panggilan resmi tersebut.
Kehadiran LBH MRI bersama tim paralegal merupakan bentuk komitmen lembaga dalam memberikan pendampingan dan mengawal kepentingan masyarakat, khususnya para pekerja yang sedang memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaannya.
LBH MRI menegaskan akan terus mengawal proses penyelesaian perselisihan ini hingga terdapat kejelasan dan kepastian hukum bagi para pekerja.
“Perjuangan memperoleh hak bukanlah bentuk perlawanan terhadap perusahaan, melainkan bagian dari upaya menegakkan keadilan dan memastikan setiap pihak menjalankan kewajibannya sesuai hukum.”
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa hubungan industrial yang sehat tidak hanya dibangun melalui hubungan kerja, tetapi juga melalui tanggung jawab, kepatuhan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.
