Deputi Kemenko Polkam Dorong Literasi Digital untuk Perkuat Demokrasi dan Tangkal Hoax di Sultra

corongkendari.com KENDARI – Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, secara resmi membuka Seminar Literasi Digital: Merawat Demokrasi, Menangkal Disinformasi yang digelar di Kota Kendari, Kamis (2/9/2025).

Acara ini diikuti oleh beragam elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, guru, dosen, Aparatur Sipil Negara, LSM, hingga insan pers di Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Eko Dono Indarto menegaskan bahwa literasi digital menjadi kunci penting untuk meningkatkan kemampuan kritis masyarakat lintas generasi, mendorong hadirnya konten digital yang sehat dan etis, sekaligus memperkuat kerja sama antarsektor dalam menciptakan ruang digital yang aman dan inklusif.

filter: 0; jpegRotation: 90; fileterIntensity: 0.000000; filterMask: 0; module:1facing:0;
hw-remosaic: 0;
touch: (-1.0, -1.0);
modeInfo: ;
sceneMode: Hdr;
cct_value: 0;
AI_Scene: (-1, -1);
aec_lux: 87.0;
hist255: 0.0;
hist252~255: 0.0;
hist0~15: 0.0;

“Ini merupakan bagian dari upaya memperkokoh ketahanan informasi serta menjaga stabilitas nasional di tengah derasnya perkembangan teknologi digital,” ujarnya.

Ia menambahkan, meskipun digitalisasi telah membuka peluang besar dalam memperkuat demokrasi, transparansi, dan partisipasi publik, di sisi lain juga menghadirkan tantangan berupa maraknya disinformasi, hoaks, hingga ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan melemahkan kohesi bangsa.

Fenomena echo chamber dan era post-truth, katanya, membuat informasi menyesatkan lebih cepat dipercaya masyarakat ketimbang data dan fakta yang sebenarnya. Kondisi ini makin parah dengan rendahnya kesadaran publik terkait keamanan digital dan etika bermedia.

Berdasarkan survei Kemenkominfo tahun 2022, indeks literasi digital Indonesia hanya berada di angka 3,54 dari skala 5. Sementara itu, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024 mencatat skor 43,34 dari skala 100—menunjukkan masih minimnya kemampuan masyarakat dalam memilah serta memanfaatkan informasi secara bijak.

Karena itu, Kemenko Polhukam menilai penyelenggaraan literasi digital, termasuk di Sulawesi Tenggara, sangat strategis. Wilayah kepulauan dengan keragaman sosial budaya ini tidak hanya penting secara lokal, tetapi juga berpengaruh bagi stabilitas nasional sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan timur.

Eko menekankan tiga hal utama dalam agenda literasi digital: pertama, perlunya sinergi antara pemerintah, akademisi, media, komunitas, dan swasta dalam membangun ekosistem digital yang sehat. Kedua, literasi digital harus diarahkan untuk memperkuat daya kritis masyarakat agar tidak mudah terprovokasi konten menyesatkan. Ketiga, literasi digital perlu menjadi gerakan berkelanjutan yang melembaga dalam pendidikan, kebijakan, maupun budaya masyarakat.

“Melalui forum ini, kami berharap lahir kolaborasi nyata lintas sektor yang konsisten dalam memperkuat literasi digital Indonesia,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *