KENDARI – CORONGKENDARI.COM ||| Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilayah Teritorial Sulawesi Tenggara (Wilter Sultra) mengunjungi kantor wilayah Komisi Informasi provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan audensi soal pelayanan informasi Publik yang ada di Sulawesi Tenggara.
Dalam agenda audensi tersebut, LSM GMBI wilter Sultra disambut baik oleh wakil ketua komisi informasi beserta jajaran di ruang rapat Diskomdigi provinsi Sulawesi Tenggara. Senin (05/05/25)
Dalam hal ini ketua LSM GMBI wilter Sultra sekaligus pengacara muda dari peradi nusantara Muh Ansar S, SH. mengatakan. Alhamdulillah kunjungan audensi ini kami sebagai LSM GMBI Wilte Sultra berterimakasih karna kami diterima dengan baik oleh pihak komisi informasi Prov sultra.
“adapun maksud dan tujuan yang kami sudah sampaikan tiada lain untuk melakukan kolaborasi serta bersinergi dalam hal menangani pelayanan informasi publik di Sulawesi Tenggara, jadi hasil dari audensi ini alhamdulillah pihak komisi informasi mau bersinergi serta berkolaborasi dengan kami dalam hal menyelesaikan isu-isu terkait pelayanan informasi publik yang ada diwilayah sultra” Ungkap ketua gmbi/Pengacara muda dari Peradi nusantara
Disisi lain Andi Ulil Amri, S.Sos., C.Mm. sebagai C.MED juga memberikan apresiasi kepada LSM GMBI wilter sultra. “kita menyambut hangat dan kita juga mengapresiasi kepada rekan LSM GMBI apalagi kami KI sangat membuka ruang dan siapapun yang ingin berdiskusi dengan kami terkait soal isu-isu keterbukaan informasi publik ini idealnya bukan hanya tanggung jawab komisi informasi tetapi ini juga menjadi tanggung jawab kepada seluruh elemen masyarakat termasuk GMBI”.
“Adapun poin yang kami bahas utamanya bagaimana peran komisi informasi dalam keterbukaan informasi publik yang ada di Sulawesi Tenggara dan juga bagaimana komisi informasi bisa bersinergi/berkolaborasi dengan GMBI Maupun Kelompok masyarakat lainnya di sultra dalam soal melakukan keterbukaan informasi publik, kita sebenarnya lebih memantik bagaimana badan publik yang seharusnya bisa menyiapkan dan menyediakan layanan informasi publik ini bisa di akses oleh masyarakat dan ini kita harus kawal bersama”. tutur Amri
Amri juga menyatakan untuk siap bekerja sama baik itu GMBI maupun elemen atau kelompok masyarakat lainnya untuk mengangkat isu-isu positif tentang keterbukaan informasi publik di sultra.
“Soal dana desa itu juga selalu menjadi persoalan yang karna dari tahun ke tahun itu selalu hampir kita didominasi oleh banyaknya sengketa masuk soal penggunaan dana desa kita berharap bahwa teman-teman GMBI bisa mengawal serta bisa membantu kami terutama bisa memberikan edukasi atau turun sosialisasi ke masyarakat soal keterbukaan informasi”.
Terakhir, harapan kami teman-teman GMBI bantu Komisi informasi terutama mengawal keterbukaan informasi publik di Sulawesi Tenggara ini, tutup Amri.
Laporan : Red
