Corongkendari.com ||| Muna Barat – Lembaga swadaya masyarakat Gerakan Masyarakat bawah Indonesia (GMBI) Distrik muna barat menyoroti Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBUN) yang terletak di Desa Tondasi, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat, hingga kini masih menggunakan sistem pelayanan manual. Kondisi ini dikeluhkan oleh sejumlah nelayan setempat karena dinilai tidak efisien dan rentan terhadap praktik-praktik yang merugikan.
Para nelayan mengaku harus antre cukup lama dan terkadang tidak mendapatkan bahan bakar sesuai kebutuhan karena sistem pencatatan masih dilakukan secara tulis tangan. Selain itu, tidak adanya transparansi harga dan volume yang dibeli juga menjadi persoalan tersendiri.
“Kadang merka tidak tahu pasti berapa liter yang keluar, hanya diberi tahu saja. Kalau sistemnya sudah digital atau pakai meteran, lebih jelas,” Ungkap sahri selaku kordiv investigasi LSM GMBI distrik muna barat
Lebih lanjut sahri menambahkan, Kondisi ini menimbulkan pertanyaan dari GMBI distrik muna barat, mengingat keberadaan SPBUN seharusnya mempermudah akses bahan bakar bagi nelayan secara tepat, cepat, dan transparan.
“LSM GMBI distrik muna barat sahri kordiv investigasi mendesak pemerintah daerah maupun instansi terkait untuk segera melakukan pembenahan, termasuk digitalisasi sistem pelayanan SPBUN agar lebih modern dan akuntabel. Dengan sistem yang lebih baik, diharapkan tidak ada lagi praktik kecurangan dan kebutuhan nelayan dapat terpenuhi secara adil.” tegasnya
“ia mendesak Pertamina dan pemerintah daerah mencabut izin operasional SPBUN jika pengelola tidak segera memenuhi standar. Kalau dibiarkan, masyarakat terus jadi korban. SPBUN harus dikelola pihak yang transparan,” tegas sahri
