Dua Kelompok Tani Soroti Rehab DAS PT AKP, Komunikasi dan Jenis Tanaman Dipersoalkan

BERITA2 views

 

Dua Kelompok Tani Soroti Rehab DAS PT AKP, Komunikasi dan Jenis Tanaman Dipersoalkan

CORONGKENDARI.COM β€” Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) oleh PT Adhi Kartiko Pratama (PT AKP) di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, kembali menuai sorotan. Kali ini, dua kelompok tani menyampaikan keberatan atas pelaksanaan program rehabilitasi tersebut yang dinilai belum mengakomodasi kepentingan dan kondisi masyarakat pemegang izin perhutanan sosial.

Keberatan itu disampaikan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Ulusena dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Karya Rimbawan melalui surat tertanggal 28 September 2026 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Adhi Kartiko Pratama.

KTH Ulusena menyampaikan keberatan melalui surat Nomor 09/Adm/IX/2026, sedangkan Gapoktan Karya Rimbawan melalui surat Nomor 04/Adm/IX/2026 terkait permintaan pembenahan kegiatan rehabilitasi DAS.

Dalam suratnya, Gapoktan Karya Rimbawan menjelaskan bahwa kegiatan penanaman rehabilitasi DAS dilaksanakan oleh PT AKP melalui vendor CV Wana Tani Sultra.

Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut dinilai belum didahului komunikasi dan koordinasi yang harmonis dengan masyarakat pemegang izin perhutanan sosial.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah pemilihan jenis tanaman rehabilitasi yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lahan masyarakat.

Gapoktan mengungkapkan bahwa sebagian kawasan yang menjadi lokasi kegiatan merupakan area penggembalaan sekaligus sumber pakan ternak masyarakat. Sementara jenis tanaman yang ditanam justru disukai ternak sehingga dikhawatirkan mengganggu keberlangsungan program rehabilitasi.

Atas kondisi tersebut, mereka meminta perusahaan mengevaluasi dan mengganti jenis tanaman dengan tanaman yang lebih sesuai dengan karakteristik lahan serta aktivitas masyarakat setempat.

Selain persoalan tanaman, Gapoktan Karya Rimbawan juga mengeluhkan belum adanya dukungan bantuan untuk pengembangan usaha agroforestri masyarakat.

Keluhan serupa disampaikan KTH Ulusena yang berada di Desa Ulusena, Kecamatan Moramo. Kelompok tani ini menilai penanaman tanaman kayu dalam program rehabilitasi DAS berpotensi mengganggu tanaman produktif milik masyarakat, seperti merica, kakao, jahe, dan kunyit.

Mereka juga mempersoalkan minimnya komunikasi pihak perusahaan serta pelaksanaan kegiatan penanaman yang dinilai belum mempertimbangkan tradisi dan pola pemanfaatan lahan masyarakat.

Kedua kelompok tani tersebut pada prinsipnya meminta PT AKP melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan rehabilitasi DAS, termasuk membangun komunikasi, melakukan evaluasi jenis tanaman, serta menyepakati pola pelaksanaan kegiatan bersama masyarakat.

Gapoktan Karya Rimbawan meminta agar persoalan tersebut dibicarakan dan diselesaikan hingga akhir Oktober 2026. Apabila tidak tercapai kesepakatan, mereka menyatakan kegiatan rehabilitasi DAS dianggap berakhir.

Sementara KTH Ulusena meminta penyelesaian melalui kesepakatan kedua belah pihak paling lambat 31 Oktober 2026.

Surat keberatan kedua kelompok tani tersebut turut ditembuskan kepada sejumlah instansi kehutanan dan pemerintah setempat sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus permintaan perhatian terhadap persoalan tersebut.

Penolakan Sebelumnya Juga Disampaikan Dua Gapoktanhut

Sorotan terhadap pelaksanaan rehabilitasi DAS PT AKP ternyata bukan kali pertama terjadi.

Sebelumnya, dua Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) di Kabupaten Konawe Selatan juga menyatakan penolakan terhadap kelanjutan kegiatan rehabilitasi DAS PT Adhi Kartiko Pratama.

Penolakan tersebut disampaikan melalui surat tertanggal 23 September 2026 yang ditujukan kepada pimpinan PT AKP.

Dua kelompok tersebut masing-masing Gapoktanhut Moolo Jaya di Desa Moolo Indah dan Gapoktanhut Ranomenggutu di Desa Wadunggo, Kecamatan Tinanggea.

Dengan adanya keberatan dari empat kelompok tani tersebut, pelaksanaan rehabilitasi DAS PT AKP kini menjadi perhatian serius dan perlu mendapatkan evaluasi dari pihak perusahaan maupun instansi kehutanan yang memiliki kewenangan pengawasan.

Program rehabilitasi DAS pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada penanaman pohon, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi ekologis, keberlanjutan lingkungan, serta keberadaan masyarakat yang selama ini menggantungkan penghidupan pada kawasan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari PT Adhi Kartiko Pratama maupun CV Wana Tani Sultra terkait berbagai keberatan yang disampaikan kelompok tani tersebut.

Publik tentu menantikan penjelasan dan langkah konkret perusahaan untuk menyelesaikan persoalan ini agar pelaksanaan rehabilitasi DAS tidak justru menimbulkan persoalan baru dengan masyarakat setempat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *